Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta menjadi salah satu elemen penting dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah ibu kota Indonesia. Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, UMP 2024 Jakarta memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan pekerja dan dinamika bisnis. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai UMP Jakarta, termasuk perannya, penentuan, dan dampaknya terhadap berbagai sektor.
Pengertian UMP Jakarta
UMP Jakarta adalah standar upah minimum yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja di Jakarta. Ini mencakup sejumlah elemen, seperti kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Penentuan UMP Jakarta
Proses penentuan UMP Jakarta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jakarta berperan penting dalam menentukan besaran UMP setiap tahunnya. Dalam proses ini, pertimbangan ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan.
Daftar Kenaikan UMP 2024
Secara persentase, paling tinggi adalah kenaikan UMP di Sulawesi Tengah. Sementara itu, kenaikan paling rendah tercatat ada di Provinsi Gorontalo dengan 1,19 persen. Perlu dicatat, persentase ini tidak berarti besaran nominal kenaikannya pun menjadi yang paling tinggi. Pasalnya, persentase kenaikan UMP 2024 mengacu pada besaran UMP 2023.
Berikut daftar lengkap UMP 2024 yang telah ditetapkan masing-masing gubernur di Jakarta dan Seluruh 23 Propinsi di Indonesia :
- UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
- UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)
- UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)
- UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963
- UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)
- UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)
- UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)
- UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)
- UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)
- UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)
- UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,3%)
- UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)
- UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)
- UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)
- UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)
- UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)
- UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)
- UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)
- UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)
- UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)
- UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi
- UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)
- UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)
- UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi
- UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)
- UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)
- UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)
- UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)
- UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%
- UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)
- UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi
- UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)
- UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).
Penetapan UMP 2024 mengacu pada PP No. 51/2023 bersifat lebih ideal dibandingkan dengan aturan sebelumnya atau PP No. 36/2021. Sedangkan Provinsi yang tidak menetapkan UMP 2024 berdasarkan PP No. 51/2023.